Dapatkah Indonesia wujudkan listrik nol bersih pada 2040?

Skenario IEA 2050 menunjukkan bahwa sejauh ini pengurangan emisi terbesar dan tercepat berasal dari sektor ketenagalistrikan. Skenario tersebut memperlihatkan peralihan dari sektor penghasil emisi terbesar pada tahun 2020 menjadi sektor pertama yang mencapai nol bersih, pada tahun 2040. Emisi CO2 dari sektor ketenagalistrikan diperkirakan tumbuh sekitar dua kali lipat dan mencapai puncaknya pada tahun 2020, dibandingkan tahun 2010.

Sampai saat ini, Indonesia adalah negara penghasil batubara terbesar di ASEAN, dan termasuk dalam 10 besar dunia. IEA menunjukkan bahwa jalur “nol bersih pada 2050” berarti PLTU yang tidak menggunakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (unabated coal) harus dihentikan secara bertahap hingga paling lambat tahun 2040. Upaya ini harus dimulai dalam dekade ini. Penting untuk dicatat bahwa unabated coal juga harus turun drastis mulai tahun 2020-an. Laporan tersebut menyoroti bahwa dalam skenario NZE 2050, tenaga listrik berbasis batubara yang dihasilkan oleh PLTU akan berkurang sebanyak 70% pada 2030, karena meningkatnya fleksibilitas PLTU yang berpotensi mengurangi waktu operasional PLTU di Indonesia.

Untuk mempercepat transisi di sektor ketenagalistrikan, investasi tahunan sektor ini harus meningkat tiga kali lipat dalam dekade ini hingga mencapai hampir 40 miliar dolar, dan delapan kali lipat pada dekade berikutnya menjadi sekitar 80 miliar dolar, dibandingkan angka investasi tahun 2010-an. Sekitar 50% dari investasi tersebut harus dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia telah menargetkan investasi energi terbarukan sekitar USD 36 miliar, atau USD 7 miliar per tahun hingga 2025. Jumlah ini belum mencukupi dan perlu ditingkatkan menjadi USD 20 miliar per tahun hingga 2030. Selain itu, sebagian besar dari investasi ini perlu dialokasikan secara khusus untuk pengembangan tenaga surya dan bayu (angin), diikuti oleh investasi terhadap teknologi jaringan (grid) yang fleksibel, , untuk mengakomodasi penetrasi energi terbarukan yang tinggi di seluruh negeri.

Karena besarnya investasi yang dibutuhkan dalam skenario emisi nol bersih 2050, biaya rata-rata sistem energi akan sedikit lebih tinggi dalam jangka pendek dibandingkan dengan dua skenario lainnya, tetapi memberikan “pembayaran imbal hasil dalam jangka panjang” dalam bentuk tagihan biaya bahan bakar yang lebih rendah.

Sekitar 500.000 lapangan kerja baru akan tersedia di sektor energi, sebagian besar di sektor ketenagalistrikan. Pada saat yang sama, transisi energi akan berdampak pada hilangnya 230.000 pekerjaan, sebagian besar pada industri batubara. Meskipun jumlah bersih lapangan kerja baru di sektor energi mencapai 265.000 pekerjaan, kebijakan transisi energi harus diterapkan untuk memastikan transisi tersebut inklusif secara sosial dan dapat mendukung pekerjaan yang berisiko akibat proses transisi, terutama di daerah penghasil batubara.